contoh daerah otonom. Kata Kunci : Otonomi Daerah,. contoh daerah otonom

Sedangkan menurut Encyolopedia of social, Pengertian Otonomi Daerah adalah : the legal self sufficiency of. Otonomi dengan demikian berarti mengurus rumah tangga sendiri. OTONOMI DAERAH DI INDONESIA (STUDI KASUS DAERAH KOTAMADYA DEPOK ). Justru pemekaran daerah hanya dinikmati oleh segelintir aktor-aktor politik lokal yang berkuasa. Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut sistem desentralisasi melalui mekanisme otonomi daerah. Namun itu saja belum cukup. Paramita Ramadhanti. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota menganut asas desentralisasi. Terdapat masalah-masalah terkait pelaksanaan otonomi daerah, antara lain sebagai berikut. Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam UUD 1945 berkenaan dengan pelaksanaan. com Daerah otonom adalah istilah yang digunakan untuk menyebut daerah yang berwenang untuk mengatur urusan daerahnya sendiri. Upah minimum regional, atau yang biasa kita sebut upah minimum, adalah standar upah bulanan terendah yang harus dipenuhi oleh suatu daerah yang menggunakan layanan pekerja di area tertentu. 23 tahun 2014. 3 Asas Otonomi Daerah dan Penjelasan Lengkapnya. Sebagai contoh, sebuah kabupaten memiliki Perda terkait perempuan dan anak yang sangat lengkap, namun masih sedikit implementasi. Enrekang 8. Nah, pada artikel kali ini, penulis akan memberikan kepada Anda beberapa contoh tentang otonomi daerah. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, k abupaten dan k ota berdasarkan asas desentralisasi. Dengan digunakannya asas desentralisasi pada Kabupaten & Kota maka kedua daerah tersebut menjadi daerah otonom penuh. TENTANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN DAERAH DAN KETERTIBAN UMUM A. Baca juga: Macam Teori Kekuasaan Negara Menurut John Locke & Montesquieu;. DPD dapat melakukan pengawasan yang berkaitan dengan hal-hal berikut ini, kecuali…. Perda Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 11). Parameter templat [Kelola data templat] Templat ini lebih menyukai format parameter dalam blok. Sumber APBD Pemerintah Propinsi NTT, TA 1999/2000 – 2001 (Juta Rupiah) 22 7. Nanggroe Aceh Darussalam 4. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota menganut asas desentralisasi. Desentralisasi sendiri dipilih oleh banyak negara dengan sejumlah alasan. Perseteruan. Berdasarkan pasal 2 UU no. A. Pertama, pendahuluan, yang menguraikan arti konflik otonomi daerah. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Provinsi ini memiliki luas wilayah sebesar 119. Sleman 9. Kabupaten Banyuwangi salah satu keberhasilan dari otonomi daerah atau otonom di Indonesia. Kompas. sehingga total daerah otonom baru yang terbentuk berjumlah 164 daerah otonom (Sekretariat DPR RI, 2008). Contoh Report Text Tentang Gunung dan Terjemahannya. C. Baca juga: Contoh Soal PCPM Bank Indonesia dan Jawabannya. Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa yakni: a. Itu merupakan sebuah contoh kecil dari beberapa contoh otonomi daerah di indonesia. UU ini merupakan revisi atau perubahan dari beberapa pasal dalam UU No. Faktor ini mencakup unsur pemerintah daerah yang terdiri. Berdasarkan rumusan tersebut pemerintah daerah memiliki wewenang Contoh Daerah Otonom. Otonomi Daerah adalah asas yang menjadi fondasi bagi pengelolaan pemerintahan, pengelolaan keuangan, pengelolaan sumber daya alam dan pengelolaan sumber daya. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas daerah tertentu sendiri yang mana mereka akan mengatur serta mengurus kepentingan daerah mereka sendiri. 25/2000 tadi, hal-hal yang bersifat spesifik masih juga diatur secara tersendiri dengan UU No. Aceh dapat dijadikan contoh untuk menjelaskan hal ini. B. Menurut UU No. Bapak Dr. Menurut Pasal 9 Undang-Undang Republik. pergeseran makna desentralisasi, makna otonomi daerah juga bergeser. Telepon (021) 4706287, 4706288, 4896558, 4894546. Penyusunan Properda didasarkan atas: (a) perintah perundang-undangan yang lebih tinggi; (b) rencana pembangunan daerah; (c) penyelenggaran otonomi daerah dan tugas pembantuan; (d) aspirasi. Oleh karena itu, di bawah ini penulis sampaikan beberapa contoh otonomi daerah di Indonesia yang dapat pembaca pelajar agar semakin memahami otonomi daerah seutuhnya. Pemerintah daerah bahkan berlomba-lomba untuk mendapatkan repatriasi dana yang besar dari. Rondinelli. Di akhir tahun 2012, lahir kembali 5 daerah otonom yang terdiri dari 1 provinsi dan 4 kabupaten. Sejak diberlakukannya UU No. dengan konsep otonomi yang sudah diatur dalam UU No. Lengkap dengan Contoh Teks… KOMENTAR. Pembentukan daerah otonom baru yang dilakukan justru dapat menimbulkan implikasipembentukan daerah otonomi baru di Jawa Barat merupakan sebuah kebutuhan mutlak yang yang harus direalisasikan. 4 Secara normatif dapat dikatakan bahwa otonomi desa hanya merupakan pelengkap dari otonomi daerah. Sabtu, 4 Desember 2021 17:23 WIB Penulis: Farrah Putri Affifah Inilah Empat Daerah Otonom Paling Berhasil versi Kemendagri. Beberapa tahun lalu Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga lebih tegas menjelaskan bahwa pemerintah masih melanjutkan kebijakan moratorium atas usul pemekaran daerah baru ( Kompas, 3/12/2020). 1. Sarip, pakar desentralisasi dan otonomi daerah, bersama Asvi Warman Adam, pakar sejarah. ”. Di dalam UU ini, terdapat pengaturan mengenai pembagian wilayah negara,. Sejak diberlakukannya UU no 32 tahun 1999, yang kemudian disusul dengan UU no 32 tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah, daerah diberi hak otonomi yang lebih luas ketimbang era sebelumnya. Irian Jaya. Adapun berdasarkan UU No. , 12-14. Otonomi daerah berdasarkan UU No. selain itu penerapan desentralisasi ini untuk mengupayakan. com, Jakarta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan ujung penerapan otonomi daerah adalah kemandirian fiskal. Dengan mendampingkan kata ekonomi dengan kata daerah, maka istilah “mengurus rumah tangga sendiri” mengandung makna. Sarundajang dalam bukunya yang berjudul Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, yaitu: ·. Ini tantangan besar di tengah politik identitas menjadi momok di hari. Desentralisasi adalah peneyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah. Pelaksanaan otonomi dae­rah yang seluas-luasnya dan bertanggung jawab me­rupakan kehendak dari aman­demen Konstitusi yang la­hir dari rahim. Begitu juga daerah yang pertumbuhan ekonomi rendah 20 tahun kemudian tetap rendah,” kata Arya. Sumber : beritabaru. Fakta menarik, di mana diksi otonomi ini bermuara dari bahasa Yunani yaitu auto bermakna sendiri dan nomous bermakna peraturan/hukum. BERITA TERKINI. BACA JUGA: Kegiatan Ekonomi: Pengertian, Sejarah, Jenis, Tujuan, Contoh. KEWENANGAN PROPINSI SEBAGAI DAERAH OTONOM. Bojonegoro menjadi contoh dari keberhasilan Pemerintah Daerah dalam mengelola Sumber Daya Alam diera Otonomi Daerah. san batas dari isi pengertian otonomi, Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa: “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengu-rus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-Otonomi daerah adalah wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur urusan pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan. (widjaja, 2005 : 40-41). oto·nom a 1 berdiri sendiri; dng pemerintahan sendiri: daerah --; 2 kelompok sosial yg memiliki hak dan kekuasaan menentukan arah tindakannya sendiri. Satu sisi menjadi pemecah masalah bagi demokratisasi di tingkat lokal, mendemontrasikan kebijakan non sentralistis dan memberikan kebebasan dan keleluasan bagi daerah di dalam menentukan pembangunannya sendiri. Salah satu contoh dari daerah otonom adalah kebebasan pemerintah dalam membuat kebijakan. 22 Tahun 1999 lebih bernuansa “Desentralistik”, yang mana daerah Propinsi dengan kedudukan sebagai daerah otonom dan sekaligus Wilayah Administrasi, yang melaksanakan kewenangan adalah pemerintah pusat yang. Asas DekonsentrasiSistem otonomi daerah memungkinkan daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur daerahnya sendiri. Hilangnya korupsi di daerah C. Tak dikenal opsional Singkatan resmi daerah singkatan tidak ada keterangan Contoh OKU Timur Tak dikenal opsional Nama lain daerah nama_lain nama lain nama lain atau. Kabupaten Cirebon 15 b. 23 Tahun 2014 “Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Perda”. Menurut Syarif Saleh Otonomi daerah yakni suatu hak untuk mengatur serta memerintah daerah sendiri dimana hak tersebut ialah hak yang diperoleh dari suatu pemerintah pusat. Syarat pembentukan daerah otonom tersebut disimpulkan seperti di bawah ini. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, Otonomi daerah adalah suatu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri berbagai hal yang terkait dengan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat dua nilai dasar. Saat ini diatur melalui UU no. written by Romana Dwi Fibriati April 26, 2019. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 1 hingga ayat 7. Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Banyuwangi salah satu keberhasilan dari otonomi daerah atau otonom di Indonesia. A A A. Iklan. Propinsi Riau adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau, (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57) sebagai undang-undang. Faktor utama yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah. 22/1999 dan PP No. 7 Tahun 2008 yang mengatur tentang dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pada pada 36 ayat (1) disebutkan pengertian dari tugas pembantuan adalah: Penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi. Berikut ini contoh-contoh otonomi daerah di Indonesia beserta penjelasannya. 21. ”. Mengurangi kesenjangan antar daerah. ” Dari hasil amandemen kedua UUD 1945 dijumpai penggunaan istilah otonomi seluas-luasnya sebagaimana UUDS bahwa, “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang diatur oleh undang-undang ditentukanJakarta - . di era otonomi daerah. Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014, otonomi daerah didefinisikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom Otonomi daerah dijelaskan dalam Pasal 1 UU No. Dengan mengacu pada pengertian di atas, contoh-contoh wilayah antara lain : Wilayah Timur Indonesia (geografis); Wilayah Pesisir (geografis,. Hal ini bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah otonom lain dalam mengelola. Daerah Otonom di sebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas zona/area yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia [1] . kesediaan tenaga kerja dalam pembangunan. otonomi daerah. BrainlySementara itu, UU Nomor 32 Tahun 2004 mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut: “Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas. 25 Soal Pilihan Ganda + Jawabannya PPKn Kelas 10 Bab 4 Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintahan Pusat dan Daerah. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. perwujudan Otonomi Daerah. Ini pula yang diungkap Sarip Hidayat tentang berbagai ambivalensi otonomi daerah di negeri ini. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah pusat memiliki tiga fungsi, yaitu: Fungsi layanan. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah yang terbatas. Inovasi Pelayanan Publik dalam Pengentasan Kemiskinan sebagai Pelaksanaan Otonomi Daerah. Penerapan otonomi khusus tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Over the past two decades, Indonesia‘s economy has endured challenging yet hopeful times. Contoh dari Otonomi Daerah Penentuan Nominal Upah Minimum Regional merupakan kewenangan gubernur sementara perselisihan batas daerah antar daerah provinsi merupakan kewenangan menteri dalam negeri. undang-undang”. Dibawah kepemimpinan Bupati Abdullah Azwar Anas dan Wabup Yusuf Widyatmoko hingga sekarang, banyuwangi mengalami kenaikan yang signifikan dalam segi pertumbuhan ekonomi. "Review Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia", makalah disampaikan dalam rangka seminar tentang Pemerintahan Daerah antara Indonesia dan Jepang di IPDN Jatinangor Sumedang, 26-27 Oktober. Otonomi daerah tidak mencakup bidang-bidang tertentu, seperti politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, dan agama. daerah adalah tugas untuk ikut melaksanakan peraturan perundang-undangan bukan saja yangUpaya penguatan otonomi daerah dan “otonomi Desa” menjadi bagian dari cita-cita itu, sekaligus hendak membangun imajinasi Indonesia yang kuat dan sempurna, yang melampui sentralisme dan lokalisme. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa terdapat tiga prinsip utama dari kebijaksanaan. Itulah contoh soal TKD Bank Indonesia dan kunci jawaban yang. “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut UU No 32 Tahun 2004 Pasal 22, terdapat kewajiban yang dimiliki daerah, yaitu: Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional, serta keutuhan NKRI. 1 PENGERTIAN OTONOMI DAERAH. 32 tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam. "Tujuannya, untuk mengoptimalkan pelayanan masyarakat dan tata kelola pemerintahan. Daerah Otonom (Daerah otonomi) adalah wilayah administrasi dengan otonomi seluas-luasnya dalam pemerintahannya, termasuk memiliki hak untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi, demokrasi, dan hak asasi manusia. Salah saty contoh adalah Provinsi Banten sebagai daerah otonom baru. Jadi, pemerintahd daerah tidak perlu menunggu arahan langsung dari pemerintah pusat untuk menangani atau mengatasi masalah tertentu. Dengan inovasi tersebut,. melalui UU No. b. Tingkat Kabupaten 15 a. 1 Pelaksanaan urusan pemerintahan juga tidak lagi sentralisasi hanya pada pemerintah pusat. Contoh dari kebijakan dekonsentrasi adalah pemberian wewenang kepada kepala daerah untuk mengelola anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat. Meskipun ada kewenangan daerah otonom, tiap daerah tetap tunduk pada aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan tidak diperbolehkan. Pengertian Otonomi Daerah Evy Pajriani dalam Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintahan Pusat dan Daerah PPKn Kelas X (2020:10) menyebutkan, kata otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu autonomia atau autonomos dengan auto yang berarti "sendiri". Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas Desentralisasi b. Daerah swantantra atau daerah otonom adalah daerah di dalam suatu negara yang memiliki kekuasaan otonom, atau kebebasan dari pemerintah di luar daerah tersebut. Adapun berdasarkan UU No. OTONOMI KHUSUS BALI DAN DESENTRALISASI ASIMETRIS Oleh : Drs. Salah satu yang dapat dijadikan contoh kasus adalah Provinsi Maluku Utara, yang ditetapkan sebagai Provinsi pada akhir tahun 1999, danUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengatur mengenai wilayah administrasi khusus di Indonesia, yang ditegaskan dalam Pasal 18B Ayat (1):. Liputan6. Jawa Timur (Jatim) merupakan salah satu provinsi yang ada di Pulau Jawa. dan yang menimbulkan sengketa antar daerah otonom yang satu dengan daerah otonom yang lain berjumlah 72 buah, 5 termasuk di Provinsi Riau. 18. Bidang-bidang tersebut tetap menjadi urusan pemerintah pusat. Konsep otonomi daerah di Indonesia merupakan tindak lanjut dari asas desentralisasi. Templat { { Kotak info Dati II Indonesia }} merupakan templat kotak info yang didesain khusus untuk kabupaten, kota, dan ibu kota provinsi di Indonesia. KOMPAS. Otonomi Daerah Paska Kemerdekaan. yang dimaksud syarat administratif adalah syarat ketatanegaraan, yang berupa surat-surat dan persetujuan semua instansi terkait. 32 tahun 2004 dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang,. 1. Amin Nurdin, M. Prinsip otonomi seluas-luasnya b. sikap mental dan partisipasi seluruh warga. Ketentuan pengelolaan kekuasaan negara di tingkat daerah telah diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. Tuban 2. Baca juga: Pengertian Desentralisasi, Bagian, dan Tujuannya. 4 Kebijakan Otonomi Daerah Jawa Timur Yang Telah Diberlakukan. Definisi/arti kata 'otonom' di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah a 1 berdiri sendiri; dengan pemerintahan sendiri: daerah --; 2 kelompok sosial yang meHukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 7. Fungsi ini dilakukan untuk mrmrnuhi kebutuhan masyarakat secara merata dan tidak memberatkan antara satu orang dengan yang lain. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, desentralisasi didefinisikan sebagai penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat, kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. (Alexander Abe, PERENCANAAN DAERAH PARTISIPATIF, 2002: 2) 2. Hal ini kemudian memunculkan keresahan dalam tubuh pemerintah pusat, ditakutkan bahwa. Dalam konsep otonomi daerah, pemerintah dan masyarakat di suatu daerah memiliki peranan yang penting dalam peningkatan kualitas pembangunan di daerahnya masing-masing. Contoh Daerah Otonom. Autos artinya sendiri. Arief Rohman, S. Otonomi daerah juga memiliki beberapaa asas asas otonomi daerah. Untuk itulah Pemerintah Pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (LN 2007 No. 29 April 2023 - 13:03 WIB. Surbakti, R. keterampilan para pengusaha menghadapi persaingan. Kelebihan dan Kekurangan Desentralisasi. written by Romana Dwi Fibriati April 26, 2019. Dalam pelaksanaannya, masyarakat bisa membayar pajak sesuai dengan kemampuannya masing-masing. 3. Meskipun keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang.